Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan memikul tanggung jawab lebih dari sekadar membayar gaji. Salah satu kewajiban yang tak boleh diabaikan adalah peyetoran pajak penghasilan karyawan (PPh) kepada negara. Bila perusahaan hanya memotong tanpa menyetorkannya, konsekuensi yang dihadapi bisa sangat berat — baik berupa sanksi administratif maupun pidana.
Di artikel ini, kita bahas:
- Apa kewajiban perusahaan dalam memungut dan menyetor pajak
- Jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan
- Langkah pencegahan agar perusahaan tetap patuh
- Studi kasus dan insight tambahan
- Kesimpulan + bagaimana HiveFive bisa membantu Anda
1. Kewajiban Perusahaan dalam Pajak Penghasilan (PPh)
1.1 Pemotongan dan penyerahan pajak adalah dua hal berbeda
Seringkali perusahaan sudah memotong pajak dari gaji karyawan setiap bulan. Namun langkah itu saja belum cukup — perusahaan harus menyetorkan pajak yang sudah dipotong ke kas negara melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang.
Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), diatur bahwa:
- Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) dan penyetoran pajak harus dilakukan tepat waktu.
- Jika ada kekurangan pembayaran, perusahaan wajib melunasinya sebelum SPT Tahunan dilaporkan.
Bila kewajiban ini diabaikan, kantor pajak (Direktorat Jenderal Pajak / DJP) berhak menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
1.2 Batas waktu penyetoran & pelaporan
Umumnya, perusahaan harus melakukan penyetoran PPh paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pemotongan dilakukan. Bila lewat dari batas itu, ada mekanisme bunga atau denda tambahan.
2. Jenis Sanksi Bila Perusahaan Gagal Menyetor Pajak
Secara garis besar, sanksi terbagi menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana.
2.1 Sanksi Administratif
- Denda tetap atau denda ringan
Misalnya: jika perusahaan tidak menyampaikan SPT masa, dikenai denda tetap (contoh: Rp 100.000). - Bunga keterlambatan
Bila pembayaran atau penyetoran lewat dari jatuh tempo, dikenakan bunga per bulan sesuai tarif yang ditetapkan. - Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Kalau pajak tidak atau kurang bayar, DJP dapat menerbitkan SKPKB untuk menagih kekurangan tersebut. - Sanksi 100%
Apabila perusahaan terbukti tidak memotong, memungut, atau menyetorkan pajak sama sekali—maka bisa dikenakan sanksi administratif sebesar 100% dari pajak yang tidak disetor.
2.2 Sanksi Pidana
Jika kelalaian atau pelanggaran telah menyebabkan kerugian negara, DJP dan aparat penegak hukum bisa menuntut secara pidana:
- Hukuman penjara minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun
- Denda finansial antara 2× hingga 4× jumlah pajak terutang
- Pelanggaran lain yang dapat memicu sanksi pidana mencakup:
• Lalai memberi bukti potong atau bukti pungut
• Tidak mendaftarkan perusahaan untuk NPWP
• Menghindari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
• Menolak pemeriksaan atau melaporkan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap
3. Mengapa Kepatuhan Pajak Sangat Penting bagi Perusahaan
Bukan hanya soal menghindari sanksi — ada banyak alasan mengapa perusahaan harus menjaga kepatuhan pajaknya:
- Reputasi dan kredibilitas
Perusahaan yang patuh cenderung lebih mudah menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun mitra swasta. - Keamanan operasional bisnis
Risiko audit, denda, atau tindakan hukum bisa mengganggu kelangsungan bisnis. - Efisiensi keuangan
Dengan perencanaan pajak yang baik, perusahaan bisa meminimalkan beban pajak secara legal (tax planning) tanpa terjebak pelanggaran. - Kemudahan akses insentif atau fasilitas pajak
Hanya perusahaan yang patuh akan memenuhi syarat mendapatkan insentif, pengurangan, atau fasilitas khusus dari pemerintah.
4. Strategi Pencegahan Agar Terhindar dari Risiko
Berikut beberapa langkah praktis yang bisa diambil perusahaan agar tidak “terjebak” gagal setor pajak:
4.1 Bangun sistem akuntansi dan penggajian yang terintegrasi
Gunakan perangkat lunak (software) atau ERP yang memungkinkan otomatisasi pemotongan dan penjadwalan penyetoran pajak. Dengan begitu, potongan tidak hanya tercatat — tetapi juga diarahkan ke akun penyetoran tepat waktu.
4.2 Audit internal berkala
Lakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan setiap pemotongan pajak sudah disetorkan sesuai ketentuan. Temuan minor bisa segera diperbaiki sebelum menjadi masalah besar.
4.3 Gunakan jasa konsultan pajak atau firma profesional
Konsultan pajak dapat membantu dalam interpretasi peraturan terbaru, strategi tax planning, dan memastikan perusahaan tetap aman dalam tuntutan hukum.
4.4 Pelatihan internal & kebijakan kepatuhan
Pastikan tim keuangan dan HR memahami kewajiban pajak serta konsekuensi dari pelanggaran. Buat SOP internal agar alur pemotongan dan penyetoran dijalankan tanpa celah.
4.5 Simulasi dan proyeksi pajak
Sebelum tahun fiskal berjalan, lakukan simulasi beban pajak berdasarkan proyeksi penghasilan dan komponen biaya. Hal ini membantu dalam mempersiapkan kas perusahaan agar cukup untuk penyetoran pajak.
5. Contoh Kasus dan Ilustrasi
Misalnya, sebuah perusahaan memotong PPh karyawan selama satu tahun senilai Rp 500 juta, tetapi hanya menyetorkan Rp 300 juta. Maka terdapat kekurangan Rp 200 juta. DJP dapat menerbitkan SKPKB dan menagih sisa tersebut plus bunga dan denda administratif.
Kalau setelah diperiksa terbukti ada unsur kejahatan (keterlambatan disengaja, menolak pemeriksaan, atau manipulasi laporan), maka bisa dikenai tuntutan pidana dengan ancaman penjara dan denda sesuai peraturan perpajakan.
6. Tips SEO agar Artikel Ini Tampil Unggul
- Sisipkan focus keyphrase “sanksi perusahaan tidak setor pajak” dalam judul, subheading, dan beberapa kali di paragraf secara natural
- Gunakan variasi kata kunci turunan: “risiko tidak setor pajak”, “konsekuensi pajak perusahaan”, “sanksi administratif pajak”, dsb
- Internal linking: arahkan ke halaman lain di situs HiveFive seperti layanan konsultasi pajak, akuntansi, atau artikel terkait
- Optimasi meta title, meta description, URL slug (misalnya: /sanksi-perusahaan-tidak-setor-pajak)
- Sertakan gambar (jika tersedia) dengan alt text yang relevan (mengandung kata kunci)
- Pastikan artikel panjang, informatif, dan mudah dibaca (heading, paragraf ringkas, bullet)
7. Kesimpulan
Perusahaan yang memotong tetapi tidak menyetorkan pajak menghadapi risiko berat — mulai dari denda administratif hingga tuntutan pidana. Kepatuhan terhadap pemotongan, penyetoran, pelaporan SPT, dan regulasi pajak lainnya bukanlah beban semata, melainkan pondasi keberlangsungan bisnis yang sehat dan aman.
Untuk memastikan bisnis Anda tetap patuh di tengah regulasi yang kompleks, HiveFive hadir sebagai mitra terpercaya dalam:
- Konsultasi perpajakan
- Audit internal
- Sistem manajemen gaji & pajak
- Pelatihan kepatuhan
- Pembaruan regulasi pajak
Percayakan kebutuhan perpajakan dan kepatuhan bisnis Anda kepada HiveFive — agar Anda bisa fokus membangun bisnis, bukan takut terkena sanksi. Hubungi kami sekarang juga untuk konsultasi gratis dan strategi terbaik sesuai kondisi perusahaan Anda.
