Legalitas Bisnis: Memahami Akta Penegasan/Pengukuhan PT Perorangan

TDP: Pentingnya Legalitas dalam Operasional Bisnis

Legalitas Bisnis: Memahami Akta Penegasan/Pengukuhan PT Perorangan

Jakarta, Hive Five News – Dalam konteks legalitas bisnis di Indonesia, keberadaan dokumen resmi sangatlah krusial untuk memberikan kekuatan hukum pada setiap tindakan. Salah satu dokumen penting yang kerap menjadi pertanyaan, terutama dengan munculnya bentuk badan usaha Perseroan Perorangan, adalah Akta Penegasan/Pengukuhan PT Perorangan. Dokumen ini bukan hanya formalitas, melainkan alat bukti sah yang menjamin keberlangsungan dan validitas operasional sebuah perusahaan perorangan.

Akta ini dibuat di hadapan notaris, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165, menegaskan sifat mutlak dan mengikatnya di mata hukum. Lalu, apa sebenarnya Akta Penegasan PT Perorangan itu? Mengapa dokumen ini dibutuhkan, dan apa saja fungsinya? Artikel ini akan mengulas secara mendalam pentingnya Akta Penegasan/Pengukuhan PT Perorangan bagi bisnis Anda.


Daftar Isi

1. Apa Itu Akta Penegasan/Pengukuhan PT Perorangan?

2. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

3. Fungsi Utama Akta Penegasan PT Perorangan

4. Perbedaan Akta Notaris dan Akta PPAT di Dunia Properti

5. Biaya Pembuatan Akta Notaris: Nilai Ekonomis dan Sosiologis

6. Kapan Akta Penegasan PT Perorangan Dibutuhkan dalam Praktik?

Jamin Legalitas PT Perorangan Anda dengan Bantuan Profesional Hive Five!

Referensi dan Sumber Informasi:


1. Apa Itu Akta Penegasan/Pengukuhan PT Perorangan?

Akta Penegasan/Pengukuhan PT Perorangan adalah sebuah dokumen sah yang dibuat oleh dan di hadapan seorang notaris. Akta ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165, yang menegaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan mutlak [1, 2].

Secara lebih detail, akta otentik adalah dokumen tertulis asli sebagai bukti berlangsungnya suatu kejadian atau perbuatan hukum, yang dibuat di hadapan pejabat berwenang seperti hakim, jaksa (beskal), atau notaris. Dalam konteks PT Perorangan, akta penegasan ini menjadi pelengkap dan penegasan terhadap pernyataan pendirian yang telah didaftarkan secara elektronik di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan konkret di mata pihak ketiga.


2. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris [3]. Notaris memiliki kualifikasi pendidikan jalur hukum dan lisensi dari pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas hukumnya.

Dalam pembuatan akta notaris, tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada ketentuan ketat yang harus diikuti, mulai dari penggunaan ukuran kertas, jenis font, jarak tulisan, hingga batas maksimal baris kata pada setiap halaman. Standar ini memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi syarat formalitas hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang optimal.


3. Fungsi Utama Akta Penegasan PT Perorangan

Mengingat kekuatan hukum akta otentik, Akta Penegasan PT Perorangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin proses operasional perusahaan:

A. Alat Bukti yang Otentik dan Sempurna:Berdasarkan hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1870, akta notaris merupakan bukti kuat yang sempurna. Ini berarti akta tersebut tidak membutuhkan pembuktian lain lagi di muka hukum. Selain itu, sebagai alat bukti tertulis atau surat pembuktian khusus menurut KUH Perdata Pasal 1866 dan HIR Pasal 165, akta ini memiliki posisi penting dan krusial sebagai alat bukti dalam persidangan. Oleh karena itu, akta ini dapat dijadikan alat pembuktian orisinal jika ada pihak-pihak yang akan melakukan kesepakatan tertentu atau bagi pihak yang mendapatkan hak sesuai apa yang termuat di dalamnya.

B. Persyaratan Resmi untuk Tindakan Hukum:Akta notaris digunakan untuk menuangkan suatu tindakan hukum sebagai persyaratan resmi yang sifatnya mengikat. Dalam konteks ini, akta berfungsi untuk melengkapi suatu tindakan hukum, seperti perjanjian utang-piutang yang diatur dalam Pasal 1767 KUH Perdata. Meskipun PT Perorangan didirikan dengan pernyataan elektronik, ada beberapa tindakan atau hubungan hukum yang memerlukan akta notaris untuk menguatkan atau menjadi dasar.


4. Perbedaan Akta Notaris dan Akta PPAT di Dunia Properti

Di dunia properti, akta notaris seringkali disamakan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, terdapat perbedaan mendasar:

a. Akta Notaris: Dibuat oleh notaris. Isi akta bisa lebih umum dan mencakup berbagai perbuatan hukum, termasuk yang berkaitan dengan jual-beli properti, tetapi lebih pada perjanjian pokoknya (misalnya perjanjian jual-beli saham perusahaan properti, atau perjanjian kredit dengan agunan properti).

b. Akta PPAT: Dibuat oleh PPAT. Secara spesifik, akta PPAT (seperti Akta Jual Beli Tanah, Akta Hibah, Akta Pembagian Hak Bersama) adalah akta otentik yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan, serta wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk perubahan nama pemilik sertifikat [4].

Jadi, sementara akta notaris dapat menjadi dasar suatu kesepakatan terkait properti, akta PPAT adalah dokumen yang secara langsung mengalihkan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.


5. Biaya Pembuatan Akta Notaris: Nilai Ekonomis dan Sosiologis

Biaya pembuatan akta di notaris diatur berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [3]:

A. Nilai Ekonomis:Biaya pembuatan akta ini didasarkan pada besarnya nilai transaksi atau objek hukum yang tercantum dalam akta. Misalnya:

  • Untuk transaksi jual-beli tidak lebih dari Rp100 juta: dikenakan biaya 2,5% dari nilai transaksi.
  • Untuk transaksi Rp100 juta sampai Rp1 miliar: dikenakan biaya 1,5% dari nilai transaksi.
  • Untuk transaksi lebih dari Rp1 miliar: dikenakan biaya sekitar 1% dari nilai transaksi.
  • Perlu diingat, besaran biaya ini belum termasuk biaya lain yang mungkin timbul seperti biaya cek fisik dokumen, materai, atau biaya administrasi lainnya yang perlu Anda bayarkan kepada notaris.

B. Nilai Sosiologis:Berdasarkan nilai sosiologis atau fungsi sosial dari setiap objek akta, biaya (fee) seorang notaris sendiri memiliki batas atas, yaitu terbesar sekitar Rp5 juta. Ini biasanya berlaku untuk akta-akta yang nilai transaksinya tidak terukur secara ekonomi atau memiliki tujuan sosial tertentu.


6. Kapan Akta Penegasan PT Perorangan Dibutuhkan dalam Praktik?

Meskipun pendirian PT Perorangan secara online telah dipermudah dengan pernyataan pendirian elektronik di Kemenkumham, dalam praktiknya, Akta Penegasan PT Perorangan masih kerap dibutuhkan oleh beberapa lembaga atau pihak ketiga. Ini terjadi karena belum semua lembaga atau pihak sepenuhnya mewadahi atau memahami secara detail format PT Perorangan yang hanya berbentuk sertifikat elektronik.

Situasi-situasi di mana Akta Penegasan ini diperlukan antara lain:

  • Pembukaan Rekening Bank: Beberapa bank, terutama untuk jenis rekening tertentu atau nilai transaksi besar, mungkin masih mensyaratkan akta notaris sebagai bukti formal pendirian PT Perorangan.
  • Pendaftaran di Pemerintah Daerah (Pemda): Untuk pengurusan izin operasional atau izin lain di tingkat Pemda, terkadang dibutuhkan akta notaris sebagai dokumen pendukung.
  • Pendaftaran Asosiasi atau Lembaga: Beberapa asosiasi profesi atau bisnis mungkin meminta Akta Penegasan sebagai syarat pendaftaran keanggotaan.
  • Pengajuan Tender/Kerja Sama Besar: Dalam mengikuti tender proyek besar atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, Akta Penegasan dapat memberikan tingkat kepercayaan dan validitas yang lebih tinggi.
  • Transaksi Penting Lainnya: Setiap kali ada pihak ketiga yang membutuhkan bukti legalitas yang lebih formal dan familiar dengan format akta notaris.

Jamin Legalitas PT Perorangan Anda dengan Bantuan Profesional Hive Five!

Akta Penegasan/Pengukuhan PT Perorangan adalah dokumen penting yang memberikan kekuatan hukum otentik bagi perusahaan perorangan Anda, melengkapi pernyataan pendirian elektronik yang ada. Keberadaannya sangat vital untuk menjamin pengakuan dan kelancaran operasional bisnis di mata berbagai pihak, terutama jika ada lembaga yang belum sepenuhnya terbiasa dengan format digital.

Memahami kapan dan mengapa Akta Penegasan ini dibutuhkan, serta proses pembuatannya bersama notaris, bisa menjadi hal yang membingungkan. Kesalahan dalam aspek legalitas dapat menghambat pertumbuhan bisnis Anda.

Jika Anda ingin memastikan bahwa PT Perorangan Anda memiliki dasar hukum yang kokoh dan dapat diterima oleh semua pihak, Hive Five adalah solusi terbaik Anda. Tim ahli kami memiliki pengalaman luas dalam membantu pelaku usaha mengurus segala kebutuhan legalitas, termasuk Akta Penegasan PT Perorangan.

Kami siap membantu Anda:

  • Memberikan konsultasi mendalam mengenai kebutuhan Akta Penegasan PT Perorangan untuk bisnis Anda.
  • Membantu proses persiapan dokumen dan menghubungkan Anda dengan notaris terpercaya.
  • Memastikan semua aspek legalitas PT Perorangan Anda terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jangan biarkan kerumitan legalitas menghalangi Anda untuk menjalankan bisnis dengan tenang dan profesional. Hubungi Hive Five sekarang untuk konsultasi gratis dan jamin legalitas PT Perorangan Anda! Kunjungi https://hivefive.co.id/ atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.


Referensi dan Sumber Informasi:

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) – Pasal 1870.

[2] Herziene Inlandsch Reglement (HIR) – Pasal 165.

[3] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[4] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (serta peraturan turunannya mengenai PPAT).

Layanan Hive Five

HIVE FIVE

PROMO

Testimoni