Dalam ekosistem bisnis modern, kepatuhan terhadap standar dan regulasi adalah kunci utama. Di Indonesia, dua instrumen penting yang seringkali saling terkait adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Khususnya, keberadaan SNI Wajib membawa implikasi serius bagi para pelaku usaha. Memahami bagaimana KBLI SNI saling berinteraksi—produk apa saja yang terkena aturan, dan bagaimana memastikan sertifikasi produk Anda—adalah esensial. Artikel ini akan mengupas tuntas hubungan KBLI dengan produk SNI Wajib, termasuk identifikasi kode KBLI yang relevan.

Apa Itu SNI Wajib dan Mengapa Penting?

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dikembangkan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dari sekian banyak SNI yang ada, beberapa di antaranya ditetapkan sebagai SNI Wajib. Artinya, produk-produk yang masuk dalam kategori ini harus memenuhi persyaratan SNI sebelum diedarkan di pasar Indonesia.

Pemberlakuan SNI Wajib memiliki tujuan utama:

A. Melindungi Konsumen: Memastikan produk yang beredar aman, sehat, dan berkualitas.

B. Melindungi Lingkungan: Mengurangi dampak negatif produksi dan penggunaan produk terhadap lingkungan.

C. Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional: Menjamin kualitas produk Indonesia mampu bersaing di pasar global.

D. Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat: Mencegah peredaran produk impor yang tidak standar.

Kegagalan mematuhi SNI Wajib dapat berujung pada sanksi berat, mulai dari penarikan produk, denda, hingga sanksi pidana. Ini menjadikan sertifikasi produk sesuai SNI Wajib sebagai keharusan, bukan pilihan.

Hubungan antara KBLI dan SNI Wajib?

Lantas, di mana letak hubungan antara KBLI dan SNI Wajib? KBLI adalah sistem klasifikasi yang mengelompokkan jenis-jenis kegiatan usaha. Sementara itu, SNI Wajib berlaku untuk jenis produk tertentu. Keterkaitannya muncul ketika sebuah perusahaan dengan kode KBLI tertentu memproduksi atau mengimpor produk SNI Wajib.

Pemerintah melalui berbagai kementerian teknis (misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan) akan menerbitkan Peraturan Menteri yang menetapkan suatu produk menjadi SNI Wajib. Dalam peraturan tersebut, seringkali disebutkan juga klasifikasi KBLI yang relevan atau jenis-jenis usaha yang kegiatannya memproduksi produk tersebut.

Bagaimana KBLI Memengaruhi Kewajiban SNI Wajib?

Meskipun KBLI tidak secara langsung “mewajibkan” SNI, namun pemilihan kode KBLI yang sesuai akan mengindikasikan jenis produk yang mungkin Anda hasilkan atau perdagangkan. Ketika Anda memilih KBLI yang relevan dengan industri produk SNI Wajib, maka secara otomatis Anda harus memahami dan memenuhi persyaratan SNI terkait.

Contohnya:

A. KBLI untuk Industri Semen: KBLI 23940 (Industri Semen, Kapur, dan Produk Plaster) akan sangat terkait dengan SNI Wajib untuk produk semen.

B. KBLI untuk Perlengkapan Listrik Rumah Tangga: KBLI 27511 (Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga) akan berhubungan dengan SNI Wajib untuk kulkas, AC, mesin cuci, dan lain-lain.

C. KBLI untuk Makanan dan Minuman Tertentu: KBLI di sektor industri makanan dan minuman (misalnya 10310 untuk Industri Pengolahan Buah dan Sayur) dapat terkena SNI Wajib untuk produk seperti air minum dalam kemasan (AMDK) atau biskuit tertentu.

Jadi, ketika Anda mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI tertentu melalui OSS, sistem secara inheren akan mengidentifikasi potensi kewajiban SNI Wajib yang melekat pada KBLI tersebut, khususnya jika KBLI Anda berkaitan dengan sektor-sektor yang diawasi ketat.

Produk Apa Saja yang Terkena Aturan SNI Wajib?

Daftar produk SNI Wajib terus berkembang seiring waktu dan kebutuhan pasar. Umumnya, produk-produk ini berkaitan erat dengan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Beberapa kategori umum produk yang wajib SNI meliputi:

A. Pangan dan Pertanian: Air minum dalam kemasan (AMDK), biskuit, gula kristal putih, tepung terigu, pupuk, minyak goreng.

B. Elektro dan Elektronik: Peralatan listrik rumah tangga (kulkas, mesin cuci, AC), lampu, kabel.

C. Otomotif: Ban kendaraan, kaca pengaman, helm, aki.

D. Bahan Bangunan: Semen, baja tulangan beton, keramik, pipa PVC.

E. Mainan Anak: Semua jenis mainan anak.

F. Produk Farmasi dan Kesehatan: Kondom, sarung tangan bedah.

G. Tekstil: Pakaian bayi, beberapa jenis kain tertentu.

Untuk mengetahui daftar paling mutakhir dan spesifik, pelaku usaha wajib merujuk pada Peraturan Menteri dari kementerian teknis yang berwenang, serta informasi yang tersedia di situs resmi BSN. Pencarian dengan kata kunci seperti “daftar produk SNI Wajib” di situs-situs pemerintah akan sangat membantu.

Proses Sertifikasi Produk SNI Wajib

Setelah mengidentifikasi KBLI SNI Anda dan produk SNI Wajib yang terkait, langkah selanjutnya adalah melalui proses sertifikasi produk. Secara umum, proses ini melibatkan tahapan berikut:

A. Pengajuan Permohonan: Mengajukan permohonan sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh Kementerian/Lembaga pembina.

B. Uji Produk: LSPro akan melakukan pengujian sampel produk di laboratorium yang terakreditasi untuk memastikan produk memenuhi standar SNI.

C. Audit Sistem Mutu (Jika Diperlukan): Untuk beberapa jenis produk, akan dilakukan audit sistem manajemen mutu di fasilitas produksi untuk memastikan konsistensi kualitas.

D. Penerbitan SPPT SNI: Jika semua persyaratan terpenuhi, LSPro akan menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

E. Penandaan SNI: Setelah mendapatkan SPPT SNI, produk dapat diberi tanda SNI.

Proses ini memerlukan investasi waktu dan biaya, namun merupakan investasi penting untuk legalitas dan kredibilitas produk Anda di pasar.

Kesimpulan

Memahami hubungan antara KBLI dan SNI Wajib adalah keniscayaan bagi pelaku usaha di Indonesia. Setiap produk SNI Wajib memiliki KBLI yang relevan dan menuntut sertifikasi produk yang ketat. Kepatuhan terhadap standar ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menjamin kelangsungan dan kredibilitas bisnis Anda di pasar. Pastikan Anda selalu up-to-date dengan regulasi KBLI SNI terbaru dan persyaratan produk wajib SNI agar usaha Anda selalu dalam koridor hukum yang benar.