Dunia Fintech inovatif di Indonesia terus bergerak cepat, membawa berbagai layanan keuangan digital yang revolusioner. Namun, di balik kecepatan inovasi tersebut, ada satu fondasi penting yang wajib dipahami tiap pelaku usaha: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Memilih kode KBLI yang tepat bukan sekadar formalitas, tapi kunci legalitas, kepatuhan regulasi, dan kelancaran operasional bisnis Fintech Anda. Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana KBLI 2020 diaplikasikan pada bisnis Fintech, termasuk panduan memilih KBLI Fintech yang sesuai untuk layanan seperti KBLI pembayaran digital, KBLI peer-to-peer (P2P) lending, dan KBLI inovasi keuangan lainnya.
Mengenal KBLI 2020 dalam Konteks Fintech
KBLI 2020 adalah sistem standar pengelompokan kegiatan ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuannya jelas: menyeragamkan data, mempermudah perizinan, dan mendukung perencanaan ekonomi. Bagi bisnis Fintech, KBLI jadi pintu gerbang utama ke sistem perizinan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Tiap kode KBLI kini melekat dengan tingkat risiko tertentu yang bakal nentuin izin apa aja yang perlu Anda urus.
Kesalahan dalam pemilihan KBLI bisa bikin proses perizinan Anda terhambat atau bahkan salah jalur, mengingat sektor Fintech adalah sektor yang sangat diawasi dan punya regulasi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI).
Memilih KBLI Fintech yang Tepat Sesuai Layanan Anda
Bisnis Fintech itu luas banget. Ada yang fokus ke pembayaran, pinjaman, investasi, sampai inovasi keuangan digital lainnya. Penting banget buat memilih KBLI Fintech yang benar-benar mencerminkan kegiatan usaha utama Anda.
1. KBLI Pembayaran Digital (E-Payment)
Untuk bisnis yang bergerak di ranah pembayaran digital dan layanan e-money, Anda harus hati-hati dalam memilih kode KBLI. Umumnya, layanan ini mencakup:
Penyedia Jasa Pembayaran (PJP): Ini bisa berupa e-wallet, penyedia gerbang pembayaran (payment gateway), atau layanan remitansi.
A. KBLI 64140 – Jasa Pembayaran Lainnya: Kode ini seringkali jadi pilihan utama untuk penyedia jasa pembayaran digital, termasuk penerbit uang elektronik atau penyelenggara transaksi pembayaran lainnya. Namun, penting buat cek detail izin dari BI, karena ada kategori PJP 1, 2, dan 3 yang punya regulasi berbeda.
B. KBLI 64150 – Kegiatan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran: Khususnya untuk entitas yang mengembangkan dan mengelola sistem pembayaran secara keseluruhan.
2. KBLI Peer-to-Peer (P2P) Lending
Bagi platform yang memfasilitasi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau sering disebut KBLI peer-to-peer (P2P) lending, kode yang relevan adalah:
KBLI 64999 – Jasa Keuangan Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain): Kode ini sering digunakan untuk layanan P2P lending karena spesifikasinya yang masih relatif baru dan belum memiliki KBLI tunggal yang sangat spesifik di luar kategori umum. Namun, perhatikan bahwa sektor P2P lending punya regulasi ketat dari OJK (misal, POJK No. 10/POJK.05/2022).
3. KBLI Inovasi Keuangan Digital (IKD)
Selain pembayaran dan P2P, ada banyak KBLI inovasi keuangan lain yang muncul, seperti robo-advisor, aggregator keuangan, e-KYC, dan lain-lain. Untuk inovasi keuangan digital yang belum punya KBLI spesifik, Anda mungkin akan jatuh ke kategori umum atau mencari KBLI yang paling mendekati layanan Anda:
A. KBLI 64999 – Jasa Keuangan Lainnya YTDL: Ini adalah kode default yang fleksibel untuk banyak kegiatan jasa keuangan yang sifatnya inovatif dan belum terklasifikasi secara spesifik.
B. KBLI 66190 – Jasa Penunjang Kegiatan Jasa Keuangan Lainnya YTDL: Jika Fintech Anda lebih ke arah penunjang atau infrastruktur teknologi bagi sektor keuangan.
Penting: Selalu periksa regulasi terbaru dari OJK dan BI. Mereka sering mengeluarkan ketentuan spesifik terkait lisensi dan klasifikasi kegiatan untuk inovasi keuangan digital.
Konsekuensi Memilih KBLI yang Tepat
Memilih KBLI 2020 yang akurat untuk bisnis Fintech Anda punya banyak keuntungan:
1. Kepatuhan Regulasi: Memastikan Anda memenuhi persyaratan perizinan yang diatur oleh OJK atau BI, menghindari denda dan sanksi.
2. Kelancaran Perizinan: Proses pengurusan NIB dan izin usaha lain di OSS akan lebih mulus, karena KBLI yang benar langsung mengarahkan Anda ke persyaratan yang relevan.
3. Kepercayaan Investor: Investor dan mitra bisnis akan lebih percaya pada legalitas dan profesionalisme perusahaan Anda.
4. Akses Pasar: Beberapa layanan Fintech membutuhkan izin khusus yang hanya bisa diajukan jika KBLI Anda sesuai.
Kesimpulan
KBLI 2020 adalah elemen vital yang tak bisa diabaikan oleh pelaku bisnis Fintech inovatif. Memahami dan memilih KBLI Fintech yang tepat, baik itu untuk KBLI pembayaran digital, KBLI peer-to-peer, atau KBLI inovasi keuangan lainnya, adalah langkah pertama menuju legalitas dan keberlanjutan bisnis Anda di ekosistem keuangan digital Indonesia. Jangan ragu berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan perizinan untuk memastikan KBLI Anda benar-benar mencerminkan layanan yang Anda tawarkan.
