Firma adalah bentuk badan usaha yang diatur dalam hukum di Indonesia. Dasar hukum firma terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Firma diatur dalam Buku III KUHD, yang meliputi Pasal 1618 hingga 1752. Pasal-pasal ini mengatur tentang pendirian, pengaturan, dan pembubaran firma. KUHD merupakan undang-undang yang mengatur segala hal terkait dengan hukum dagang di Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2018, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Permenkumham 17/2018, juga merupakan dasar hukum firma. Peraturan ini mengatur tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.

Dalam Permenkumham 17/2018, dijelaskan mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pendaftaran firma. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi para pelaku usaha yang ingin mendirikan firma atau melakukan perubahan dalam firma yang sudah ada.

Permenkumham 17/2018 juga mengatur mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban para anggota firma. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam firma.

Manfaat dari Dasar Hukum Firma

Adanya dasar hukum yang jelas mengenai firma memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Perlindungan Hukum: Dengan adanya dasar hukum, semua pihak yang terlibat dalam firma memiliki perlindungan hukum yang jelas. Hal ini meminimalisir terjadinya sengketa atau perselisihan antara anggota firma.
2. Kepastian Hukum: Dasar hukum yang jelas memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan firma. Mereka dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan tidak akan terjerat dalam masalah hukum yang tidak diinginkan.
3. Peluang Usaha: Dengan adanya dasar hukum yang mengatur firma, pelaku usaha memiliki peluang yang lebih besar untuk menjalankan bisnis dengan aman dan terjamin hukumnya. Mereka dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain, melakukan transaksi bisnis, dan mengembangkan usaha dengan lebih baik.
4. Kepercayaan Publik: Keberadaan dasar hukum yang mengatur firma juga memberikan kepercayaan publik terhadap firma sebagai badan usaha yang sah dan terpercaya. Hal ini dapat meningkatkan citra dan reputasi firma di mata masyarakat.

Dalam menjalankan firma, sangat penting bagi para pelaku usaha untuk memahami dasar hukum yang mengaturnya. Dengan mematuhi aturan yang berlaku, mereka dapat menjalankan firma dengan baik dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari keberadaan firma sebagai bentuk badan usaha.