Apa Saja yang Harus Dilakukan Agar Memiliki Usaha yang Sah dan Legal di Indonesia?

Pengantar

Memiliki usaha yang sah dan legal di Indonesia bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah awal untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Tanpa legalitas yang jelas, bisnis dapat menghadapi berbagai risiko, mulai dari sanksi hukum hingga kesulitan dalam mendapatkan akses ke pasar atau pembiayaan. Oleh karena itu, memahami apa yang harus dilakukan agar usaha Anda sah dan legal sangat penting. Artikel ini akan membahas langkah-langkah yang perlu diambil agar bisnis Anda diakui secara hukum di Indonesia.

Dasar Hukum

Indonesia memiliki peraturan yang cukup jelas mengenai legalitas usaha, yang mengatur segala hal mulai dari pendirian perusahaan, izin usaha, hingga kewajiban perpajakan. Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pendirian usaha di Indonesia antara lain:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang mengatur tentang pendirian perusahaan berbentuk PT.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), yang mencakup sistem perizinan berusaha terintegrasi melalui aplikasi OSS.
Undang-Undang Perpajakan, yang mengatur tentang kewajiban perpajakan bagi setiap badan usaha di Indonesia.

Pengertian

Legalitas usaha adalah status hukum yang menunjukkan bahwa suatu bisnis telah memenuhi semua persyaratan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini mencakup berbagai dokumen dan izin yang diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa legalitas, usaha bisa terhambat dalam pengembangan dan menghadapi risiko hukum yang serius.

Langkah-Langkah Agar Usaha Sah dan Legal

1. Pilih Bentuk Badan Usaha

Langkah pertama dalam mendirikan usaha adalah memilih bentuk badan usaha yang sesuai. Di Indonesia, bentuk usaha yang umum dipilih adalah Perseroan Terbatas (PT). Bentuk badan usaha ini memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Selain itu, perusahaan juga dapat memilih bentuk lain seperti CV (Commanditaire Vennootschap) atau Perusahaan Perseorangan, tergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan.

2. Pendaftaran Badan Usaha di OSS

Setiap perusahaan yang akan beroperasi di Indonesia harus melakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS), sebuah sistem yang memudahkan pengurusan izin usaha secara terintegrasi. Dalam sistem OSS, Anda akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas usaha yang sah.

3. Penyusunan Akta Pendirian

Akta pendirian perusahaan harus disusun oleh notaris dan memuat informasi mengenai struktur organisasi, tujuan, serta modal dasar perusahaan. Akta ini perlu disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum yang sah.

4. Mendapatkan Izin Usaha

Setelah memperoleh NIB, perusahaan wajib mengajukan izin usaha sesuai dengan bidangnya. Izin usaha ini mencakup izin khusus seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau IUI (Izin Usaha Industri), serta izin lainnya yang disesuaikan dengan sektor usaha yang dijalankan.

5. Mendaftarkan Merek Dagang

Untuk melindungi identitas dan reputasi perusahaan, penting untuk mendaftarkan merek dagang Anda. Pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan logo usaha Anda, mencegah pihak lain menggunakan nama atau logo yang serupa.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setiap perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan NPWP badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan. NPWP digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak perusahaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia.

7. Surat Izin Domisili Usaha (SKDU)

Surat ini menunjukkan lokasi usaha Anda dan harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. SKDU ini penting untuk memastikan bahwa usaha Anda berlokasi di wilayah yang diizinkan dan sesuai dengan peraturan zonasi.

8. Menyusun Perjanjian dengan Karyawan dan Mitra Bisnis

Perusahaan yang sah dan legal harus memiliki perjanjian kerja dengan karyawan dan perjanjian kemitraan dengan pihak lain. Hal ini untuk memastikan hak dan kewajiban semua pihak terkait dijalankan dengan jelas.

9. Mematuhi Peraturan Kesehatan dan Lingkungan

Tergantung pada jenis usaha, perusahaan mungkin perlu mendapatkan izin lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) jika usaha Anda berpotensi memberi dampak negatif pada lingkungan. Untuk usaha di sektor kesehatan atau makanan, sertifikasi seperti BPOM atau izin dari Kementerian Kesehatan juga diperlukan.

10. Laporan Keuangan dan Pajak

Usaha yang sah wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga wajib membayar pajak tepat waktu dan melaporkan kewajiban perpajakan secara transparan.

Penutup

Menjalankan usaha yang sah dan legal adalah langkah penting untuk menciptakan kestabilan jangka panjang. Memahami dan mematuhi setiap persyaratan hukum yang berlaku tidak hanya melindungi perusahaan Anda secara hukum, tetapi juga memperkuat posisi bisnis di pasar. Proses pendirian dan pengurusan legalitas mungkin terlihat rumit, tetapi Hive Five siap membantu Anda dalam mengurus legalitas, perizinan usaha, serta pengurusan pajak yang diperlukan. Hubungi tim Hive Five sekarang dan pastikan usaha Anda berjalan dengan sah dan legal!