Setiap badan usaha yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, bahkan jika perusahaan belum beroperasi atau belum menghasilkan pendapatan. Namun, masih banyak pelaku usaha yang menyepelekan kewajiban ini. Lalu, apa konsekuensi jika tidak lapor SPT Tahunan Badan?
Artikel ini akan mengulas dampak yang bisa dialami oleh perusahaan apabila lalai melaporkan SPT Tahunan. Jangan sampai kelalaian administratif justru menjadi ancaman serius bagi kelangsungan bisnis Anda.
Kewajiban Lapor SPT Tahunan
Sebelum membahas sanksi dan konsekuensinya, penting untuk dipahami bahwa SPT Tahunan Badan merupakan laporan yang wajib disampaikan setiap tahun oleh badan usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan ini mencerminkan kondisi keuangan dan kewajiban pajak suatu badan usaha selama satu tahun pajak. Tidak peduli apakah bisnis sedang aktif atau tidak, laporan tetap harus disampaikan tepat waktu. Jika tidak, perusahaan akan dianggap tidak patuh pajak, dan konsekuensinya tidak main-main.
Denda Langsung yang Mengikat
Konsekuensi pertama jika tidak melaporkan SPT Tahunan Badan adalah sanksi administrasi berupa denda. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan akan dikenai denda minimal Rp1.000.000. Ini bukan jumlah kecil, apalagi jika kelalaian terjadi lebih dari satu tahun atau secara berulang. Denda ini akan tercatat dalam sistem DJP dan menjadi tunggakan yang dapat mengganggu aktivitas keuangan dan legalitas perusahaan di masa depan.
Risiko SP2DK: Permintaan Klarifikasi Data dari DJP
Ketika perusahaan tidak menyampaikan SPT Tahunan, DJP dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Surat ini adalah indikasi bahwa DJP mencurigai adanya ketidaksesuaian antara data yang dimiliki dengan laporan pajak yang disampaikan—atau dalam kasus ini, tidak disampaikan sama sekali. SP2DK bisa menjadi awal dari proses pemeriksaan pajak yang lebih dalam. Apabila penjelasan yang diberikan tidak memuaskan, maka bisa berlanjut ke tahap sanksi yang lebih berat.
Ketika DJP Mengambil Alih Perhitungan Pajak Anda
Tidak melapor SPT Tahunan Badan juga bisa menyebabkan perusahaan dikenakan penetapan pajak secara jabatan. Artinya, DJP akan menghitung sendiri berapa pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan data yang mereka miliki tanpa menunggu klarifikasi dari wajib pajak.
Lebih buruk lagi, perhitungan secara jabatan biasanya tidak menguntungkan perusahaan, karena DJP akan menghitung dalam posisi terburuk. Selain itu, perusahaan bisa dikenai sanksi bunga dan denda tambahan karena keterlambatan pelaporan dan pembayaran.
Reputasi Perusahaan Taruhannya
Hambatan Saat Ajukan Tender, Pinjaman, dan Audit
Kelalaian dalam pelaporan SPT Tahunan juga berdampak langsung pada reputasi dan kredibilitas perusahaan. Banyak instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra usaha yang mensyaratkan bukti pelaporan pajak dalam proses:
a. Pengajuan tender proyek pemerintah atau swasta,
b. Permohonan pinjaman bank atau investasi,
c. Proses audit eksternal dan uji tuntas (due diligence).
Jika perusahaan tidak dapat menunjukkan kepatuhan pajak, kepercayaan pihak ketiga bisa langsung hilang dan peluang bisnis ikut melayang.
Hive Five: Mitra Terpercaya untuk Kepatuhan Pajak Perusahaan
Jangan biarkan bisnis Anda terancam hanya karena lalai melaporkan SPT Tahunan. Hive Five hadir untuk membantu Anda:
a. Menyusun dan melaporkan SPT Tahunan Badan secara akurat,
b. Memastikan dokumen perpajakan Anda lengkap dan sesuai aturan,
c. Memberikan pendampingan jika terjadi SP2DK atau pemeriksaan pajak.
Hive Five bukan hanya sekadar jasa, tapi solusi untuk keamanan hukum dan kelangsungan bisnis Anda.
Kesimpulan
Apa konsekuensi jika tidak lapor SPT Tahunan Badan? Jawabannya tegas: denda, risiko pemeriksaan, penetapan pajak secara sepihak, dan hancurnya reputasi bisnis. Semua itu bisa dihindari hanya dengan satu langkah sederhana lapor tepat waktu.
Jika Anda belum yakin atau bingung bagaimana menyusun SPT dengan benar, konsultasikan segera dengan Hive Five. Bersama kami, bisnis Anda tidak hanya tumbuh, tapi juga terlindungi secara hukum dan perpajakan.
